Kota

DEFENISI KOTA

1. SMSAI (Standard Metropolitan Statistical Area)
a. Kota memmiliki criteria sebagai berikut:
b. Penduduk > 50.000 jiwa atau gabungan dua buah kota > 50.000 jiwa
c. Gabungan kota-kota kecil jumlah penduduk masing-masing 15.000 jiwa
d. Hubungan antara aspek ekonomi dan social
e. 75 % dari mata pencaharian di bidang non pertanian
f. Mayoritas penduduk bekerja di pusat kota
g. Kepadatan penduduk 150 jiwa/mil atau 375 jiwa/km2
2. Ir. Sutami (1976)
Kota dipandang sebagai kolansi kegiatan distribusi dan produksi
3. NUDS (National Urbans Development Strategy), 1985
Kota sebagai pusat pelayanan kegiatan produksi, distribusi, dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
4. Djoko Sujarto (1992)
Kota memiliki kriteria:
a. Demografis, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi
b. Sosiologis, struktur dan jenis penduduk yang heterogen
c. Ekonomis, kegiatan non pertanian
d. Fisik, didominasi oleh wilayah terbangun dan struktur binaan
e. Administrastif, merupakan wilayah wewenang yang dibatasi oleh yuridifikasi.
5. Budy Tjahyati Soegiyoko (1999)
Kota sebagai pusat pelayanan jasa produksi, distribusi, serta sebagai pintu gerbang/simpul.
Kota sebagai tempat tinggal sebagian besar penduduk

FUNGSI KOTA
 Sebagai pusat produksi
 Sebagai pusat perdagangan, pemerintahan
 Sebagai pusat pendidikan
 Sebagai pusat kebudayaan
 Sebagai pusat keagamaan
 Sebagai pusat kesehatan dan rekreasi


MASALAH INTERNAL KOTA DI INDONESIA
 Populasi penduduk (pertambahan jumlah penduduk yang tinggi)
 Migrasi penduduk (pull faktor dari kota dan push faktor dari daerah asal)
 Tingkat urbanisasi (pertumbuhan dan perkembangan penduduk kota)
 Slum area (permukiman kumuh)
 Pola pergerakan (adanya kemacetan)
 Masalah lingkungan (pencemaran air, udara, kebisingan)

STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA
Kebijaksanaan dan konsepsi pengembangan kota di Indonesia
Kriteria-ktiteria kebijaksanaan pengembangan kota dalam upaya pemecahan permasalahan kota (Djoko Sujarto, 1992)
1. Pengembangan kota yang serasi secara fisik artinya keserasian antara pengembangan wilayah terbangun dan wilayah terbuka sebagai wilayah penyanggah
2. Pengembangan kota yang berdasarkan keseimbangan dan keserasian kehidupan kota mengingat beragamnya pola sosial budaya, sosial ekonomi, serta lingkungan fisik kota termasuk didalamnya upaya untuk dapat mengserasikan dan menyeimbangkan pengembangan berbagai sektor yang serba dualistik – modern dan tradisional, sektor formal dan informal.
1. Pengembangan wilayah baru yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan masyarakat termasuk upaya menghindarkan transformasi lahan subur menjadi wilayah terbangun, menghindarkan terjadinya kelompok ekslusif yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat dan penghematan sumber daya untuk pembangunan,
2. Pengembangan kota kecil atau desa yang ada di sekitar kota induk untuk difungsikan menjadi ‘sumberani tandignan’ terhadap daya tarik kota besar
3. Mengupayakan agar tidak terjadi perkembangan permukiman kota yang terlalu tersebar sehingga dapat menimbulkan kekurang-efesienan dalam pengadaan prasarana, sarana, dan pembangunan lahannya. Hal ini akan menuju kepada upaya pengembangan kota-kota baru.
4. Menunjang pengembangan permukiman di wilayah frontier dan perbatasan seperti permukiman transmigrasi sebagai embrio pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah baru yang akan sangat penting di dalam rangka membina pemerataan pembangunan daerah, pemanfaatan sumber daya alam secara terarah dan kepentingan Hankamnas.
Beberapa upaya spesifik yang telah dikembangkan di Indonesia antara lain:
Dalam perencanaan lingkup makro
1. Pengembangan Strategi Nasional Pengembangan Kota
2. Pengembangan Kota dalam limgkup wilayah metropolitan seperti: Pembangunan Jabotabek, Wilayah Pembangunan Bandung Raya, Wilayah Pembangunan Gerbang kertosusila, dsb.
3. Pengembangan Kota Baru
4. Perluasan Wilayah Administrasi Kota
5. Pengembangan Kota berwawasan lingkungan
Dalam perencanaan lingkup mikro:
1. Program peremajaan kota
2. Program perbaikan kampung
3. Program Peningakatan Prasana Kota Terpadu (P3KT)
4. Pembangunan Perumahan Sederhana
5. Pembangunan Perbaikan sanitasi kota
6. Peogram Perbaikan sistem perangkutan dan prasarana pergerakan kota
7. Pemecahan masalah dan penempatan kegiatan sektor informal di dalam kota.